Tata Urutan Hierarki Perundang-Undangan Indonesia Lengkap

5 (100%) 1 vote

Tata Urutan Hierarki Perundang-Undangan Indonesia Lengkap

Hierarki Perundang-Undangan – Di dalam pasal 7 ayat 1 tentang jenis dan hierarki perundang-undangan meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

4. Peraturan Pemerintah

5. Peraturan Presiden

6. Peraturan Daerah Provinsi dan

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berikut penjelasan lengkapnya :

1. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)  adalah hukum dasar yang tertulis di Negara Republik Indonesia. Yang memuat dasar dan garis besar hukum di dalam penyelenggaraan negara. UUD 1945 berlaku sejak 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Setelah itu terjadilah perubahan dasar yang mengakibatkan UUD 1945 menjadi tidak berlaku lagi. Tetapi melalui dekrit presiden di tanggal 5 Juli 1957, akhirnya UUD 1945 berlaku lagi sampai sekarang.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR-RI)

Adalah putusan dari MPR sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan di dalam sidang MPR. Contohnya : TAP MPR NOMOR III TAHUN 2000 TENTANG SUMBER HUKUM DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR III/MPR/2000.

3. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan

Yang telah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama presiden. Perlu diketahui bahwa undang-undang adalah produk bersama dari presiden dan juga DPR. Di dalam pembentukan undang-undang ini, bisa juga presiden yang mengajukan RUU yang akan sah menjadi undang-undang bila DPR telah menyetujuinya. Contohnya : UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2010 TENTANG “LARANGAN MEROKOK.

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

Adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Presiden dalam hal kegentingan yang memaksa, atau saat negara sedang dalam keadaan darurat. Dengan beberapa ketentuan seperti berikut ini :

Baca Juga :  Etika Ekonomi : Pengertian Dalam Distribusi Barang dan Jasa

Perpu hanya dibuat oleh presiden saja tanpa harus melibatkan DPR.  Dengan ketentuan :

  • Perpu harus diajukan kepada DPR di dalam sebuah persidangan.
  • DPR bisa menerima atau menolak Perpu dengan tidak mengadakan suatu perubahan.
  • Bila ditolak oleh DPR maka Perpu tersebut harus dicabut.

Contohnya : Bahwa undang-undang nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang kini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan tuntutan masyarakat. Sehingga harus diganti dengan undang-undang yang baru. Yaitu, ‘UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.’ Contoh: PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.

5. Peraturan Pemerintah (PP)

Adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam menjalankan undang-undang sebagai mana mestinya. Peraturan presiden ini merupakan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh presiden, untuk menjalani perintah dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Atau dalam menyelenggarakan kekuasaan dalam pemerintahan. Contohnya : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1987 TENTANG SATUAN TURUNAN, SATUAN TAMBAHAN, DAN SATUAN LAIN YANG BERLAKU dan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1973 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH.

6. Peraturan Daeran Provinsi

Adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dengan persetujuannya bersama dengan Gubernur. Peraturan daerah dan keputusan dari kepala negara Indonesia adalah negara yang menganut asas desentralisasi. Yang berarti wilayah Indonesia telah dibagi ke dalam beberapa daerah otonom, dan juga wilayah administrasi. Daerah otonom ini dibagi lagi menjadi daerah tingkat I dan tingkat II. Di dalam pelaksanaannya kepala daerah dengan persetujuan dari DPR dapat menetapkan sebuah peraturan daerah. Peraturan daerah ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada du atasnya. Contohnya : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA dan PERDA NO. 10 TAHUN 2008 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR:  10 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT.

Baca Juga :  Kuantitas dan Kualitas Penduduk Terhadap Pembangunan : Pengertian dan Dampaknya

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Adalah sebuah peraturan perundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, dengan persetujuan bersama Bupati atau Walikota. Contohnya : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK” NOMOR 01 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 01 TAHUN 1989 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN 1989/1990.

Berikut ini yaitu sumber hukum tata negara di Indonesia :

1. Konvensi

Menurut A.V. Dickey Konvensi adalah understandings (pengertian-pengertian), habits (kebiasaan-kebiasaan atau kelaziman-kelaziman) dan practices (praktek-praktek) yang berkaitan dengan ketatanegaraan, yang tidak dapat dipaksakan.

Sedangkan menurut undang-undang 1945 konvensi adalah beberapa aturan dasar yang timbul dan terpelihara, di dalam praktek penyelenggaraan negara. Walaupun tidak tertulis. Contohnya Upacara Ngaben.

UUD adalah sebagian dari Hukum Dasar “Hukum Dasar yang tertulis” dan Konvensi adalah hukum Dasar “Hukum Dasar yang tidak tertulis”. Penggunaan konvensi sebagai hukum tata negara diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Serta tidak menimbulkan keadaan yang akan membahayakan kehidupan negara. Contoh konveksi yang ada di negara Indonesia dan hukum tata negara diantaranya yaitu :

  1. Pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus (satu hari menjelang peringatan Hari kemerdekaan RI)
  2. Upacara Bendera Peringatan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus
  3. Peletakan Posisi Photo Presiden dan Wakil Presiden di Kantor-kantor pemerintahan.
  4. Pemberian grasi , amnestis , abolisi atau rehabilitasi pada hari kemerdekaan , hari raya keagamaan secara serentak.

2. Traktat

Adalah sebuah sumber hukum tata negara. Traktat juga sebagai bentuk perjanjian antar negara bilateral maupun multiteral, yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi beberapa negara yang mengadakan perjanjian tersebut. perjanjian antar negara juga bisa menjadi bagian dari hukum tata negara, jika menyangkut ketatanegaraan dan sudah memiliki kekuatan yang mengikat. Contoh traktat yaitu “ Perjanjian internasional yang diadakan antara pemerintahan NKRI dengan Pemerintahan Republik Rakyat Cina tentang dwikenegaraan.”

Baca Juga :  Tahap-Tahap Pembentukan Badan Negara Lengkap

Demikian penjelasan lengkap mengenai urutan hierarki perundang-undangan di Indonesia. Semoga dapat dipahami dan menambah wawasan anda.

Baca Juga :