Hukum Perdata di Indonesia : Pengertian, Kaidah dan Sumbernya Lengkap

5 (100%) 1 vote

Pengertian, Kaidah dan Sumber Hukum Perdata di Indonesia

Pengertian Hukum Perdata – Istilah hukum perdata ini dikemukakan pertama kali oleh Prof. Djojodiguno. Yang diterjemahkan dari kata burgerlijkrecht di masa pemerintahan Jepang. Sinonim dari hukum perdata ini adalah civielrecht dan privatrecht.

Pengertian Hukum Perdata

Para ahli memberi batasan hukum perdata, seperti berikut ini. Dengan pengertian seperti berikut :

  1. Suatu peraturan yang di dalamnya mengatur hal-hal yang essensial bagi kebebasan setiap individu. Seperti misalnya orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. Sedangkan hukum publik memberi jaminan minimal bagi setiap kehidupan pribadi.
  2. Pengertian lainnya dari hukum perdata menurut Vollmar adalah beberapa aturan dan norma yang memberi batasan, dan oleh karena itu memberi perlindungan pada kepentingan perorangan dalam perbandingan yang tepat. Diantara kepentingan yang satu dengan kepentingan lainnya, dari orang-orang yang ada di suatu masyarakat tertentu. Khususnya yang mengenai hubungan keluarga dengan lalu lintas.

Sehingga bisa dikatakan bahwa pengertian dari hukum perdata menurut para ahli tersebut, kajian utamanya ada pada pengaturan mengenai perlindungan diantara orang yang satu dengan yang lainnya. Namun di dalam hukum subjek, bukan hanya orang tapi juga badan hukum yang termasuk subjek hukum. Pengertian hukum perdata secara utuh adalah keseluruhan dari kaidah hukum perdata baik yang tertulis, maupun yang tidak tertulis. Yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lainnya, di dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan di masyarakat.

Baca Juga :  √ Sejarah Perumusan Pancasila Berdasarkan UUD 1945 "Terlengkap"

Kaidah di dalam hukum perdata :

1. Kaidah tertulis

Kaidah perdata tertulis adalah kaidah hukum perdata yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi.

2. Kaidah tidak tertulis

Yaitu kaidah hukum perdata yang timbul, tumbuh dan juga berkembang di dalam praktek kehidupan masyarakat atau kebiasaan.

Subjek hukum :

1. Manusia

Karena manusia memiliki beberapa hak subjektif dan kewenangan akan hukum.

2. Badan hukum

Adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan tertentu, harta kekayaan dan juga hak dan kewajiban.

Substansi yang diatur di dalam hukum perdata diantaranya yaitu :

3. Hubungan keluarga

Di dalam hubungan keluarga akan menimbulkan hukum mengenai orang dan juga hukum keluarga.

4. Pergaulan masyarakat

Di dalam hubungan pergaulan masyarakat akan menimbulkan hukum mengenai harta kekayaan, hukum perikatan dan juga hukum waris.

Dari paparan hukum perdata di atas, ditemukan unsur-unsur hukum perdata. Yang diantaranya sebagai berikut :

  1. Terdapat kaidah hukum.
  2. Mengatur hubungan diantara subjek hukum yang satu dengan yang lainnya.
  3. Bidang hukum yang diatur di dalam hukum perdata mencakup beberapa hal yaitu hukum orang, keluarga, benda, waris, perikatan dan hukum pembuktian serta kadaluarsa.

Hukum Perdata Materiil Di Indonesia

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia sangat beranekaragam, maksudnya hukum perdata yang berlaku itu terdiri dari beberapa macam ketentuan hukum. Yang di mana setiap penduduk tunduk pada hukumnya sendiri. Ada yang tunduk pada hukum adat, islam, dan perdata barat. Penyebab dari pluralis hukum di Indonesia adalah :

1. Politik hindia Belanda

Di masa pemerintahan hindia Belanda terbagi menjadi 3 golongan penduduk. Diantaranya sebagai berikut :

  • Golongan Eropa dan semacamnya.
  • Golongan timur asing. Yang dibagi menjadi timur asing Tionghoa dan bukan Tionghoa, seperti Arab dan Pakistan. Diberlakukannya hukum perdata Eropa, yang bukan Tionghoa diberlakukan hukum adat.
  • Bumiputera. Orang Indonesia asli, diberlakukannya hukum adat.
Baca Juga :  Aplikasi : Pengertian, Sejarah dan Fungsinya Lengkap

2. Belum adanya ketentuan hukum perdata yang berlaku dengan cara nasional.

Sumber Hukum Perdata Tertulis

Hukum dibedakan menjadi dua macam, diantaranya yaitu :

1. Sukmber hukum materiil

Yaitu tempat dimana materi hukum tersebut diambil. Misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, hasil dari penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan keadaan geografisnya.

2. Sumber hukum formal

Adalah tempat memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan dari hukum formal tersebut berlaku.

Vollmar membagi sumber hukum perdata menjadi empat macam. Antara lain :

  1. KUHPerdata
  2. Traktat
  3. Yurisprudensi
  4. Kebiasaan

Dari ke empat sumber tersebut dibagi kembali menjadi dua macam, yaitu sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber dari hukum perdata tertulis yaitu :

  1. AB (algemene bepalingen van Wetgeving) ketentuan umum permerintah Hindia Belanda
  2. KUHPerdata (BW)
  3. KUH dagang
  4. UU No 1 Tahun 1974
  5. UU No 5 Tahun 1960 Tentang Agraria

Traktat adalah suatu jenis perjanjian yang dibuat diantara dua negara atau lebih, di dalam bidang keperdataan. Khususnya erat kaitannya dengan sebuah perjanjian internasional. Misalnya perjanjian bagi hasil, yang dibuat diantara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia.

Yurisprudensi atau putusan pengadilan adalah produk yudikatif, yang isinya adalah kaidah dan peraturan hukum yang mengikat beberapa pihak yang berperkara. Khususnya di dalam perkara perdata. Misalnya H.R 1919 yang mengatur tentang pengertian pada perbuatan yang melawan hukum. Dengan putusan tersebut maka pengertian dari melawan hukum, tidak menganut arti yang luas. Putusan itu dijadikan sebuah pedoman oleh para hakim di Indonesia, saat memutuskan sengketa tentang perbuatan yang melawan hukum.

Itulah penjelasan lengkap mengenai pengertian hukum perdata, dengan kaidah, sumber dan unsur-unsurnya. Semoga dapat menambah pengetahuan anda.

Baca Juga :  28 Pengertian Ergonomi Beserta Definisnya Lengkap

Baca Juga :