Masa-Masa Tanam Paksa Di Indonesia Tahun 1830-1870

5 (100%) 1 vote

Masa-Masa Tanam Paksa Di Indonesia Tahun 1830-1870

Tanam Paksa– Latar belakang penerapan tanam paksa atau Cultuur Stelsel di Indonesia merupakan serangkaian kebijakan dari pemerintah Hindia Belanda, yang diawali dengan ketidaksenangan kalangan bangsawan di Negara Belanda Eropa pada beberapa cara liberal yang diberlakukan di wilayah kolonial kala itu. Hal itu didukung dengan kemenangan dari golongan konservatif di Parlemen Belanda, yang menginginkan cara lama yaitu menerapkan sistem politik Batig Slot atau eksploitasi dengan skala yang besar. Pada wilayah koloni di Indonesia.

Parlemen beralasan bahwa kerajaan Belanda butuh sejumlah anggaran untuk menutupi kekosongan kas kerajaan, yang habis untuk membiayai perang dipenogoro dan perang paderi dalam upaya politik Pax Netherlandica.

Kemudian muncul usulan dari Van den Bosch di tahun 1829 yaitu, untuk mengisi kekosongan kas negara bisa dilakukan kebijakan tanam paksa yang menanam sejumlah tanaman ekspor dengan cara besar-besaran yang dimana tanaman tersebut laku di pasar Eropa.

Ada lagi usulan lainnya yang berasal dari Du Bus de Gisignies yaitu mengusulkan kembali beberapa cara liberal dengan menyewakan tanah pada pihak swasta. Namun ide tersebut langsung ditolak oleh Parlemen yang saat itu dikuasai oleh golongan konservatif, yang anti dengan cara-cara liberalisme. Lalu menyetujui cara dari Van Den Bosch yang sejalan dengan sistem politik Batig Slot. Van Den Bosch pun kemudian menjadi gubernur Jendral Hindia Belanda dari tahun 1830 sampai tahun 1834.

Baca Juga :  10 Tokoh Pergerakan Nasional Indonesia Terlengkap

Jenis-Jenis Komoditi Tanam Paksa

  • Tebu
  • Kopi
  • Teh
  • Tembakau
  • Cokelat
  • Kina
  • Nila atau Indigo
  • Kelapa Sawit

Teori Dan Tata Cara Tanam Paksa

  1. 1/5 bagian yang dimiliki oleh petani Indonesia ditanami dengan tanaman ekspor, dan 1/5 bagian lainnya untuk tanaman petani itu sendiri.
  2. Tanah yang ditanami tanaman ekspor, bebas dari pajak.
  3. Jam kerja para petani yang mengurusi tanaman ekspor tak lebih dari waktu kerja petani dalam mengurus tanahnya sendiri.
  4. Bila hasil dari tanam paksa tersebut melebihi kuota yang telah ditargetkan maka kelebihannya dapat diberikan pada petani.
  5. Rusak atau gagal panen dari tanaman ekspor akan menjadi tanggung jawab pemerintah.
  6. Penduduk yang bukan merupakan petani wajib kerja di perkebunan pemeritah selama 1/5 tahun.
  7. Penduduk yang bekerja tanam paksa tersebut berada di bawah pimpinan Lurah dan pengawas dari pemerintah kolonial.

Praktek Atau Kenyataannya Dari Teori Tanam Paksa

  1. Bukan 1/5 bagian dari tanah petani, tetapi seluruh tanah petani ternyata ditanami dengan tanaman ekspor.
  2. Seluruh tanah dibebankan pajak.
  3. Jam kerja petani lebih banyak dihabiskan untuk mengerjakan tanaman dan kebun pemerintah.
  4. Kelebihan panen dari tanaman ekspor tidak dikembalikan pada petani.
  5. Gagal panen dan kerusakan tanaman menjadi tanggungan petani.
  6. Waktu untuk wajib kerja di perkebunan melebihi 1/5 tahun.
  7. Bagi para pejabat Lurah atau Bupati akan mendapat Cultuur Procenten, bila di daerahnya dapat melebihi kuota ekpor. Sehingga hal itu menimbulkan kesewenang-wenangan bupati pada para petani karena ingin mendapatkan Cultuur Procenten.

Pembabakan Masa-Masa Tanam Paksa

  1. 1830-1850 : Terjadi eksploitasi secara besar-besaran untuk mendapat keuntungan yang maksimum. Di masa ini NHM juga menjadi perusahaan milik negara yang terkaya di Eropa, dengan kekayaan 848 juta Gulden. Sekitar dua kali dari kekayaan VOC di dalam satu tahun.
  2. 1850-1870 : Terjadi kemunduran yang disebabkan oleh tekanan politik yang berasal dari dalam Negara Belanda sendiri. Para petani mulai meninggalkan tanah mereka dan mulai merampok perkebunan pemerintah, karena kesengsaraan petani tersebut. perkembangan dari revolusi industri dan kapitalisme di Eropa juga menyebabkan beberapa cara monopoli akhirnya harus ditinggalkan.
Baca Juga :  Sejarah Kerajaan Kutai : Pendiri Dan Peninggalannya Lengkap

Akibat Dari Tanam Paksa

Terdapat beberapa akibat dari tanam paksa, yaitu diversifikasi pertanian yang mengakibatkan adanya pengenalan pada beberapa jenis tanaman baru. Yang disertai dengan mekanisme alat pertanian yang baru. Tak dapat dipungkiri juga bahwa tanam paksa membawa kesengsaraan dan juga kelaparan bagi seluruh penduduk pribumi. Yang disertai dengan kelaparan di beberapa daerah di Jawa misalnya Grobogan, Semarang, Demak dan Pati.

Tanam paksa itu akhirnya berakhir setelah kemenangan dari golongan liberal, yang menguasai Parlemen Belanda yang kemudian menghapuskan tanam paksa serta mengedepankan liberalisasi ekonomi. Hal itu diikuti dengan dikeluarkannya undang-undang baru, yaitu Swiker Wet (UU Gula) 1864, Comptabiliteit Wet 1848. Agarische Wet (UU Agraris) yang memberi pihak swasta untuk menyewa tanah, serta mengganti sistem batig slot dengan politik pintu terbuka yang membuka Hindia Belanda untuk berinvestasi swasta.

Kritik sosial juga ikut berperan dalam upaya penghapusan tanam paksa ini, yang dipelopori oleh cendekiawan yaitu Mutten de Waal dan Douwes Dekker atau Multatulis yang menulis Max Havelar. Dan di dalamnya bercerita tentang kecurangan Belanda, dalam hal perdagangan gula di Lebak.

Demikian pengertian tanam paksa secara singkat, yang dilengkapi dengan teori dan tata cara tanam paksa, praktek dan kenyataannya, pembabakan sampai akibat dari tanam paksa bagi warga pribumi. Semoga artikel ini dapat menambah wawasan anda dan memberi manfaat.

Baca Juga :