Kebijakan Publik : Pengertian, Bentuk, Dan Tahapannya Lengkap

5 (100%) 1 vote

Pengertian, Bentuk, Dan Tahapan Kebijakan Publik

Kebijakan Publik– Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah di dalam suatu lingkungan tertentu yang dimana di dalamnya terdapat hambatan dan kesulitan, dan juga kemungkinan serta kesempatan yang dimana kebijakan itu ditentukan agar berguna dalam mengatasinya. Dan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Leo Agustino, 2008:7).

Menurut Wiliiam N. Dunn (2003:132) kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang sifatnya kompleks, dari beberapa pilihan kolektif yang saling ketergantungan, termasuk pada beberapa keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan ataupun kantor pemerintah.

Di dalam teori sistem yang dikemukakan oleh Dunn (2003:132), di dalam kebijakan publik ini melibatkan tiga elemen yaitu pelaku kebijakan, kebijakan publik dan lingkungan kebijakan yang semuanya saling berhubungan dan saling terkait. Ilustrasi elemen dari kebijakan publik ini digambarkan seperti berikut ini :

Kebijakan publik adalah arah tindakan yang memiliki maksud yang ditetapkan oleh aktor atau beberapa aktor, yang mengatasi suatu masalah atau persoalan (Winarno, 2002:16). Di dalam praktiknya kebijakan publik ini sebaiknya mengandung unsur seperti berikut ini (Widodo, 2001:190) :

  • Kebijakan selalu memiliki tujuan atau berorientasi pada suatu tujuan tertentu.
  • Kebijakan berisi tindakan atau pola dari beberapa pejabat pemerintah.
  • Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, serta bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
  • Kebijakan publik sifatnya positif, yang merupakan tindakan pemerintah tentang suatu masalah tertentu. Serta memiliki sifat negatif yang dimana keputusan pemerintah dalam tidak melakukan suatu hal.
  • Kebijakan publik yang positif sifatnya selalu berdasarkan pada sebuah peraturan perundangan tertentu yang sifatnya memaksa atau otiritatif.
  • Beberapa bentuk kebijakan publik.
Baca Juga :  Kerajinan Bahan Lunak : Pengertian, Jenis Dan Contohnya Lengkap

Kebijakan publik dibagi menjadi tiga bagian yaitu (Tangkilisan, 2003:2) :

  • Kebijakan Publik Makro

Yaitu suatu kebijakan publik yang sifatnya makro atau umum, yang juga bisa dikatakan sebagai kebijakan yang mendasar. Misalnya pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah. Di dalam pengimplementasiannya kebijakan publik makro ini bisa diimplementasikan secara langsung.

  • Kebijakan Publik Meso

Kebijakan publik yang sifatnya Meso ini artinya bersifat menengah atau yang lebih dikenal dengan penjelas pelaksanaannya. Kebijakan ini bisa berupa apa saja misalnya Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Wali kota, Keputusan Bersama atau SKB antar- Menteri, Gubernur dan Bupati atau Wali kota.

  • Kebijakan Publik Mikro

Yaitu suatu kebijakan publik yang sifatnya mikro, yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari suatu kebijakan publik yang berada di atasnya. Bentuk dari kebijakan ini misalnya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat-aparat publik tertentu yang berada di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali kota.

  • Tahapan Kebijakan Publik

Suatu tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan publik, yaitu dalam penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi/ legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan. Tahapan ini dilakukan supaya kebijakan yang sudah dibuat, bisa mencapai tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2007: 32–34).

  • Penyusunan Agenda

Merupakan sebuah fase dan juga proses yang strategis di dalam realitas kebijakan publik. Di dalam proses itulah yang mempunyai ruang untuk memaknai apa yang disebut dengan masalah publik atau prioritas, di dalam sebuah agenda publik yang dipertarungkan. Isu dalam kebijakan atau policy issues sering juga disebut dengan masalah kebijakan atau policy problem. Penyusunan agenda kebijakan itu harus dilakukan berdasar pada tingkat urgensi, dan esensi kebijakan dan juga keterlibatan stakeholder.

  • Formulasi Kebijakan
Baca Juga :  Sistem Hukum Indonesia : Pengertian, Sejarah, Ciri, Unsur dan Tujuannya Lengkap

Masalah yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan kemudian akan dibahas oleh para pembuat kebijakan tersebut. masalah itu didefinisikan untuk dicari pemecahan masalahnya yang terbaik. Pemecahan masalah ini asalnya dari beragam alternatif atau suatu pilihan kebijakan yang ada.

  • Adopsi Kebijakan

Tujuan dari legitimasi adalah memberikan otirisasi pada proses dasar pemerintahan. Bilan tindakan legitimasi itu di dalam masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, maka warga negara akan mengikuti sebuah arahan dari pemerintah.

  • Implementasi Kebijakan

Pada tahap implementasi ini maka akan ditemukan dan dampak dan juga kinerja dari kebijakan tersebut. di sini juga akan ditemukan apakah kebijakan yang sudah dibuat mencapai tujuannya yang diharapkan atau tidak.

  • Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan ini bisa dikatakan sebagai sebuah kegiatan yang menyangkut estimasi, di dalam penilaian kebijakan yang mencakup subtansi, implementasi dan juga dampaknya. Di dalam hal ini evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada seluruh proses kebijakan. Sehingga evaluasi kebijakan ini meliputi tahap dalam perumusan masalah kebijakan, program yang diusulkan dalam menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, ataupun tahap pada dampak kebijakan.

Demikian pembahasan secara lengkap mengenai kebijakan publik. Semoga bisa anda pelajari dan menambah wawasan anda.

Baca Juga :